PANGANDARAN — Suasana ruang kerja Bupati Pangandaran tampak tegang saat Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, memimpin rapat evaluasi bersama jajaran dinas terkait dan pihak ketiga (rekanan/vendor). Citra menyoroti lambatnya penyelesaian pekerjaan dan menuntut transparansi rincian penggunaan anggaran senilai Rp4 miliar sebelum perayaan Tahun Baru tiba.
Sambil memegang sejumlah berkas catatan, Citra menegaskan bahwa batas waktu pekerjaan sudah sangat mendesak. Ia tidak ingin momentum pergantian tahun di Pangandaran diwarnai persoalan teknis atau keributan akibat pekerjaan yang belum rampung.
"Besok harusnya tahun baru sudah clear. Kalau besok ribut lagi, apa teman-teman yang mau disalahkan? Kan namplok-nya (tertumpahnya) ke saya kepala daerah," ujar Citra dalam pertemuan tersebut.
Citra memaparkan batasan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pihak ketiga. Menurutnya, jika terdapat kekurangan yang berada di ranah pemerintah kabupaten (Pemkab), hal tersebut menjadi tugas jajarannya. Namun, kewajiban yang telah disepakati bersama pihak ketiga mutlak harus diselesaikan oleh vendor terkait.
Sorotan utama Citra tertuju pada kejelasan laporan fisik dan estimasi biaya. Ia mempertanyakan pekerjaan yang diklaim pihak ketiga namun belum melalui proses evaluasi dan verifikasi lapangan yang jelas, termasuk munculnya rincian beban biaya yang tiba-tiba ditagihkan.
"Sekarang teman-teman datang, pekerjaan yang dikerjakan belum dievaluasi, terus ujug-ujug ada bunga ditulis di dinya (di situ)" kata Citra dengan nada tegas bercampur bahasa Sunda.
Untuk mengurai persoalan tersebut, Citra meminta rincian tertulis atas angka anggaran sekitar Rp4 miliar yang diajukan oleh rekanan. Ia menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera turun langsung mengecek fakta fisik di lapangan guna mencocokkan laporan rekanan dengan kondisi riil.
"Saya ingin melihat rincian yang Rp4 miliar itu mana. Tulis, silakan coba. Kalau ada estimasi, mana? Kita harus minta teman-teman PU cek ke lapangan, Rp4 miliar yang teman-teman kerjakan itu mana saja sih, naon wae (apa saja)," tutur Citra.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Pemkab Pangandaran agar seluruh proyek infrastruktur dan fasilitas publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan selesai tepat waktu tanpa membebani keuangan daerah di luar kesepakatan resmi.