Di sinilah paradoksnya. Program ini menggunakan uang negara dalam jumlah sangat besar dan menyasar masyarakat luas, tetapi kesempatan menjadi pemain utamanya berpotensi terkonsentrasi pada mereka yang sejak awal sudah mempunyai modal besar.
Saya sering mengatakan dengan bahasa sederhana: Punya dapur MBG hari ini merupakan bisnis yang menarik. Persoalannya, siapa yang mampu punya? Kalau modal masuknya sangat besar, tentu bukan sebagian besar UMKM.
Jangan Hanya Jadikan UMKM Supplier
UMKM memang bisa dilibatkan sebagai pemasok. Petani memasok sayur, peternak memasok telur dan ayam, pelaku usaha lokal memasok berbagai kebutuhan dapur. Bagus. Tetapi menurut saya belum cukup.
MBG jangan hanya membeli dari rakyat. MBG harus memberikan kesempatan agar rakyat juga menjadi pelaku usahanya. Kalau kapasitas 3.000 porsi dipecah menjadi enam unit 500 porsi, kesempatan pengelolaannya pun bisa menyebar.
Katering lokal bisa masuk. Kantin sekolah bisa naik kelas. Koperasi dan BUMDes bisa terlibat. Kelompok usaha masyarakat dan pengusaha muda daerah juga mempunyai peluang. Jadi yang dibagi bukan hanya porsi makanannya. Kesempatan ekonominya juga dibagi.
Kepemimpinan Baru, Saatnya Ubah Paradigma
Karena itu pergantian kepemimpinan BGN seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi arsitektur MBG secara lebih fundamental.
Jangan hanya mencari dapur fiktif, menutup SPPG bermasalah, atau menambah aturan dan sertifikasi. Semua itu perlu, tetapi belum cukup.
Kalau keracunan terus terjadi, evaluasi skala produksinya. Kalau UMKM sulit masuk, evaluasi kebutuhan modalnya. Kalau manfaat ekonomi terkonsentrasi, ubah model distribusi kesempatan usahanya.
Saya membayangkan MBG ke depan tidak identik dengan dapur besar yang memproduksi ribuan porsi, tetapi dengan banyak dapur lebih kecil yang tersebar dekat sekolah, dikelola masyarakat lokal, diawasi dengan standar nasional, dan sebanyak mungkin menggunakan bahan baku dari wilayah sekitar.
Dengan begitu kita mendapatkan dua manfaat sekaligus: risiko lebih mudah dikendalikan dan manfaat ekonomi lebih merata.
Jadi, jangan hanya bertanya: Dapur mana yang harus ditutup? Mulailah bertanya: Apakah dapurnya memang harus sebesar itu?
Pecah dapurnya. Perketat standarnya. Pendekkan distribusinya. Perbanyak pelakunya. Dapur 3.000 porsi mungkin terlihat efisien. Tetapi kalau enam dapur berkapasitas 500 porsi membuat proses lebih mudah dikontrol sekaligus membuka kesempatan kepada lebih banyak pelaku usaha, mengapa kita tidak berani mencobanya?
MBG jangan menjadi bisnis besar yang hanya bisa dimasuki orang bermodal besar. Uang negara yang begitu besar seharusnya bukan hanya membagi jutaan porsi makanan, tetapi juga membagi kesempatan ekonomi kepada sebanyak mungkin rakyat Indonesia.