INVESTASIPOST — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan mendadak (sidak) ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin, 24 Agustus 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar berdampak pada aktivitas ekonomi riil, bukan sekadar terserap di atas kertas.
"Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujar Purbaya dalam keterangan resminya.
Hingga akhir Juli 2026, kinerja fiskal di provinsi dengan perekonomian terbesar nasional tersebut mencatatkan surplus APBN regional sebesar Rp22,02 triliun. Pendapatan negara terealisasi Rp85,61 triliun (45,41% dari target), sementara belanja negara mencapai Rp63,59 triliun (57,02% dari pagu).
Baca Juga: Menkeu Purbaya Sidak Kanwil DJPb Jabar: Tuntut Disiplin Anggaran & Kawal Program Strategis
Penerimaan Ditopang Industri Pengolahan
Pendapatan negara di Jawa Barat tumbuh 6,81% secara tahunan (YoY), disokong oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp81,30 triliun (naik 7,35% YoY). Sektor pajak menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp63,84 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai menyumbang Rp17,46 triliun.
Sektor industri pengolahan konsisten menjadi tulang punggung penerimaan pajak Jawa Barat dengan kontribusi mencapai Rp30,60 triliun, atau nyaris separuh dari total penerimaan pajak daerah tersebut.
Akselerasi Belanja Modal dan Program Prioritas
Meski belanja negara secara keseluruhan berkontraksi 1,45% YoY, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru melesat 28,86% menjadi Rp26,61 triliun. Lonjakan signifikan terjadi pada belanja modal yang tumbuh 115,37% YoY menjadi Rp3,11 triliun.
PBaca Juga: Menkeu Purbaya Siapkan Amunisi PIP dan LPEI: Akselerasi Pembiayaan dan Buka Jalur Ekspor UMKM
Purbaya menekankan bahwa keberhasilan anggaran dinilai dari dampaknya terhadap dunia usaha, lapangan kerja, serta program prioritas masyarakat.
Beberapa alokasi penting APBN di Jawa Barat hingga Juli 2026 meliputi:
- Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKD): Rp36,98 triliun (TKD Rp35,46 triliun dan Dana Desa Rp1,52 triliun).
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Berjalan di 27 kabupaten/kota melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk 14,68 juta penerima manfaat.
- Dukungan UMKM: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp23,24 triliun (357,3 ribu debitur) dan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp1,31 triliun (226,4 ribu debitur).
Kinerja belanja produktif ini sejalan dengan tren makroekonomi Jawa Barat yang tumbuh 5,73% YoY pada triwulan II-2026, inflasi yang terjaga di level 2,72%, serta surplus neraca perdagangan sebesar US$13,79 miliar sepanjang Januari–Juli 2026.
"Yang kita pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional," kata Purbaya.