JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2026). Pertemuan ini berfokus pada pembenahan tata kelola dan eksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan berstandar tinggi.
Luhut menegaskan bahwa keberhasilan program strategis nasional ini bergantung pada akurasi data lapangan, pengawasan yang ketat, serta kesiapan melakukan koreksi kebijakan secara berkala.
Eksekusi Program Harus Tepat Sasaran
Mengutip arahannya usai berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto pasca-pidato kenegaraan, Luhut menyampaikan bahwa program unggulan ini menghadapi tantangan operasional yang nyata dalam penerapannya di lapangan.
Baca Juga: Keracunan MBG Terus Berulang: Pecah Dapur 3.000 Porsi, Sebarkan Manfaat Ekonominya
"Meskipun MBG adalah program flagship beliau, tantangan terbesarnya adalah memastikan eksekusinya berjalan benar, konsisten, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Luhut melalui akun media sosial resminya.
Refocusing SPPG ke Wilayah 3T dan Titik Rawan Stunting
Luhut mendorong langkah refocusing titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Lokasi pembangunan fasilitas tidak boleh didasarkan semata pada kemudahan logistik atau akses bisnis komersial, melainkan pada tingkat urgensi kebutuhan masyarakat.
"Negara harus hadir lebih dahulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data yang akurat mengenai angka prevalensi stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis," tutur Luhut.
Baca Juga: Kementan RI Sarankan Harga Telur Dibeli Dapur MBG Senilai Rp 26.500
Saat ini, sekitar 1.700 SPPG disiapkan khusus untuk menyasar wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketegasan Standar Keamanan Pangan dan Digitalisasi Sistem
Dalam pertemuan tersebut, Luhut turut mengapresiasi langkah BGN yang menutup 1.300 SPPG lantaran tidak memenuhi standar kebersihan serta keamanan pangan. Menurutnya, tindakan tegas tersebut mutlak demi menjamin mutu nutrisi penerima manfaat.
Guna menjaga akuntabilitas anggaran, DEN berkomitmen mendukung integrasi digitalisasi rantai pasok BGN. Sistem digital ini disiapkan untuk memantau distribusi bahan pangan, kualitas makanan, hingga efisiensi kerja unit SPPG secara transparan dan real-time.