INVESTASIPOST, Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperketat pengawasan terhadap efisiensi dan kedisiplinan pengelolaan anggaran negara di tingkat daerah. Langkah ini ditegaskan saat melakukan peninjauan lapangan terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat, Bandung.
Dalam pengarahannya, Menkeu Purbaya memberikan sinyal keras terkait pentingnya akurasi perencanaan anggaran, khususnya pada alokasi belanja pegawai agar tidak mengganggu program-program prioritas publik.
"Belanja pegawai harus direncanakan secara presisi sejak awal agar tidak memicu fenomena pagu minus di akhir tahun anggaran," tegas Purbaya dalam keterangannya, Senin (24/8).
Purbaya juga melarang keras adanya pergeseran anggaran yang mengorbankan program-program produktif masyarakat demi menutup defisit belanja operasional internal, kecuali dalam kondisi yang terbukti sangat mendesak.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Siapkan Amunisi PIP dan LPEI: Akselerasi Pembiayaan dan Buka Jalur Ekspor UMKM
Evaluasi PSN: Akselerasi Sekolah Rakyat hingga Koperasi Desa
Selain menyoroti tata kelola anggaran, Kemenkeu memperketat pemantauan atas realisasi fisik sejumlah proyek prioritas di Jawa Barat. Salah satunya adalah program Sekolah Rakyat, di mana Kanwil DJPb Jabar telah memverifikasi 22 dari total 26 unit sekolah di wilayah tersebut.
Berdasarkan hasil pemantauan, proyek percontohan ini dinilai siap menopang kualitas SDM dengan fasilitas modern seperti penyediaan smartboard di setiap kelas serta fasilitas laptop untuk seluruh siswa. Namun, Purbaya menilai utilitas dan pencitraan publik program ini belum optimal.
"Sekolah Rakyat memiliki keunggulan fasilitas yang sangat baik, tetapi masih minim eksposur. Pemerintah daerah harus meningkatkan strategi komunikasi agar manfaatnya dirasakan optimal oleh publik," ujar Menkeu.
Baca Juga: Pemerintah Bidik Setoran Pajak Rp2.998 Triliun di RAPBN 2027, Purbaya: Dongkrak Tax Ratio
Di sektor pemberdayaan ekonomi warga, Kemenkeu mencatat keberadaan 5.970 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jabar, dengan sampel survei yang mulai merampungkan pembangunan sarana fisiknya secara bertahap.
Standarisasi Indeks Kinerja Layanan Gizi Nasional
Perhatian Kemenkeu juga tertuju pada kesiapan infrastruktur pemenuhan gizi masyarakat. Di Jawa Barat, tercatat ada 6.794 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana 275 unit di antaranya telah selesainya diverifikasi.
Dengan kapasitas produksi mencapai 1.600 hingga 2.800 porsi per unit—mencakup penerima manfaat dari jenjang PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui—Kemenkeu mendorong standarisasi pengawasan mutu belanja modal tersebut.
Guna memastikan setiap rupiah APBN terbelanja secara akuntabel, Purbaya menginstruksikan Ditjen Perbendaharaan untuk segera menyusun matriks penilaian kinerja SPPG berbasis indeks.
"Kita butuh instrumen ukur yang objektif, seperti matriks skala 1 sampai 5. Indeks ini penting untuk mengevaluasi kualitas eksekusi SPPG sekaligus menjadi tolok ukur perbandingan kinerja antarwilayah secara nasional," pungkas Purbaya.