INVESTASIPOST — Pemerintah Kabupaten Pangandaran berencana menghibahkan lahan seluas 30 hektar di Desa Cikalong untuk pembangunan kampus baru Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Jika terealisasi, ISBI akan memiliki kampus di dua lokasi, yaitu Bandung dan Pangandaran sebagai kampus utama.
Rencana tersebut disampaikan oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bersama Rektor ISBI Bandung Retno Dwimawarti dalam acara Festival dan Expo KKN di Alun-alun Parigi, Minggu malam, 23 Agustus 2026.
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, memastikan kesiapan Pemkab Pangandaran untuk memproses hibah lahan tersebut agar pembangunan dapat segera terealisasi.
"Mudah-mudahan segera dibangun ya. Karena memang kalau ISBI kan sebenarnya kampusnya sudah ada di Bandung. Kita ke sini kampus utamanya. Ya doain saja mudah-mudahan 30 hektar kita hibahkan. Tinggal proses," kata Citra.
Rektor ISBI Bandung, Retno Dwimawarti, menjelaskan bahwa Pemkab Pangandaran awalnya menjanjikan hibah lahan seluas 10 hektar. Namun, jumlah tersebut ditambah menjadi 30 hektar menyesuaikan ketentuan standar perguruan tinggi negeri dari kementerian.
"Kementerian bilang, tanggung kalau 10 hektar karena standar perguruan tinggi negeri, universitas atau institut itu 30 hektar," kata Retno.
Retno menambahkan, pihaknya bersama Pemkab Pangandaran telah melakukan survei lokasi ke Desa Cikalong dan mendapat respons positif dari pemerintah desa setempat. Ia berharap proses penandatanganan naskah hibah bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat segera dilaksanakan.
Jeje Wiradinata Minta Pemkab Tunda dan Ajak Dialog Tokoh Pendidikan
Rencana hibah lahan seluas 30 hektar untuk perguruan tinggi baru tersebut mendapat perhatian dari mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata. Ia meminta Pemkab Pangandaran dan DPRD tidak terburu-buru menyetujui rencana tersebut dan mendesak agar langkah ini ditunda terlebih dahulu.
Jeje menilai pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan penyelesaian dan evaluasi komprehensif terhadap kampus-kampus yang sudah lebih dulu berdiri di Pangandaran, seperti PSDKU Universitas Padjadjaran (Unpad) dan IAIN.
"Selesaikan dulu persoalan kampus yang sudah ada, seperti Unpad dan IAIN. Itu kan belum selesai. Bagaimanakah komitmennya, bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan akses dan indeks pendidikan warga Pangandaran?" tegas Jeje, Kamis, 27 Agustus 2026.
Selain berkoordinasi dengan legislatif, Jeje menyarankan agar Bupati Pangandaran membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan elemen masyarakat setempat sebelum mengambil keputusan strategis.
"Selain dengan DPRD, Bupati mestinya ajak juga dialog dan minta saran pendapat dari Dewan Pendidikan, presidium, tokoh-tokoh pendidikan, serta tokoh masyarakat," ujar Jeje.
Soroti Efektivitas Kampus dan Penggunaan Lahan
Jeje menekankan pentingnya kajian mendalam mengenai produktivitas perguruan tinggi yang ada sebelum menambah fasilitas baru. Pemkab, menurutnya, perlu menghitung secara presisi persentase anak-anak asli Pangandaran yang terserap di kampus-kampus tersebut.
"Jangan hanya mengejar kuantitas atau jor-joran menambah perguruan tinggi baru, sementara anak-anak kita sendiri tidak mendapatkan manfaat optimal. Untuk apa perguruan tinggi banyak kalau kontribusinya terhadap akses pendidikan warga lokal masih minim?" katanya.
Artikel Terkait
Prabowo Groundbreaking PLTS 100 GWp di Bali: Targetkan Hemat Rp73,9 Triliun dan Bebas Fosil pada 2029
Hadirkan Lapangan Padel Standar Internasional Pertama di Jawa Barat, Playpadel Pangandaran Resmi Dibuka
Prabowo Ancam Cabut Izin Korporasi Dalang Karhutla di Riau
Sidak Kanwil DJPb Jabar, Menkeu Purbaya: APBN Harus Bekerja Riil, Bukan Sekadar Angka
Bareskrim Ringkus Pemuda di Malang Pemesan Permen Narkoba Impor Asal Inggris