INVESTASIPOST - Rencana Pemerintah Kabupaten Pangandaran menghibahkan lahan seluas 30 hektar di Desa Cikalong untuk pembangunan kampus baru Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung menuai kritik tajam. Jika proyek tersebut terealisasi, ISBI bakal memiliki kampus di dua lokasi, yakni Bandung serta Pangandaran yang diproyeksikan sebagai kampus utama.
Wacana pelepasan aset daerah itu sebelumnya disampaikan langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bersama Rektor ISBI Bandung Retno Dwimawarti dalam acara Festival dan Expo KKN di Alun-alun Parigi pada Minggu malam, 23 Agustus 2026.
Menanggapi rencana tersebut, Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Mina Mandiri Kabupaten Pangandaran, Datam Sutrajo, meminta Pemkab Pangandaran mengkaji ulang peruntukan aset tersebut secara mendalam. Ia menyentil agar kebijakan pengelolaan aset daerah tidak didasari oleh kepentingan subjektif atau seremonial semata.
"Perlu kajian mendalam. Jangan karena Ibu Bupati diberi peran Dewi Siti Samboja, jadi mengobral tanah," tegas Datam.
Ia menilai lahan puluhan hektar itu jauh lebih berdaya guna jika dialihkan untuk program hunian nelayan lokal yang selama ini belum memiliki tempat tinggal pribadi.
Mampu Tampung 4.200 KK Nelayan dengan Alokasi 5 Bata per Rumah
Berdasarkan kalkulasi Puskud Mina Mandiri, area seluas 30 hektar (setara 21.000 bata) memiliki kapasitas raksasa untuk mengentaskan persoalan krisis hunian warga pesisir. Dengan skema pemanfaatan 5 bata per Kepala Keluarga (KK), tanah hibah pemda tersebut diperkirakan sanggup menampung pemukiman bagi 4.200 KK nelayan.
"Daripada digunakan untuk yang lain, kami berharap tanah tersebut alangkah lebih baiknya digunakan untuk hunian para nelayan," kata Datam.
Datam mengungkapkan, dari total estimasi 10 ribu nelayan yang beraktivitas di Kabupaten Pangandaran, sebagian besar masih berada dalam kondisi ekonomi rentan dan belum menguasai aset tanah maupun rumah pribadi.
"Dari nelayan yang ada yang belum punya rumah dan tanah, sekitar 10 ribu itu, bisa 50 persennya diperuntukkan untuk mereka yang memang belum punya tanah. Saya rasa itu lebih bermanfaat," tuturnya.
Soroti Prioritas Kesejahteraan Pesisir
Puskud Mina Mandiri menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap orientasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang dinilai belum menyentuh sektor krusial masyarakat bawah. Datam menegaskan bahwa kondisi sosial-ekonomi nelayan membutuhkan langkah nyata pemerintah daerah melalui penyediaan infrastruktur pemukiman rakyat ketimbang bagi-bagi aset secara impulsif.
Ia berharap Bupati Citra Pitriyami beserta jajaran Pemkab Pangandaran dapat menata ulang skala prioritas pembangunan agar kebijakan alokasi lahan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan primer warga pesisir.
"Kami menyampaikan rasa prihatin mengingat kondisi nelayan yang ada di Kabupaten Pangandaran, seperti yang kami jelaskan, keberadaannya memang ada yang belum punya rumah dan tanah," pungkas Datam.
Artikel Terkait
Hadirkan Lapangan Padel Standar Internasional Pertama di Jawa Barat, Playpadel Pangandaran Resmi Dibuka
Prabowo Ancam Cabut Izin Korporasi Dalang Karhutla di Riau
Sidak Kanwil DJPb Jabar, Menkeu Purbaya: APBN Harus Bekerja Riil, Bukan Sekadar Angka
Bareskrim Ringkus Pemuda di Malang Pemesan Permen Narkoba Impor Asal Inggris
Aliansi GERAM Gelar Aksi di DPR Besok, Usung 10 Tuntutan Rakyat #MerebutKembaliIndonesia