INVESTASIPOST - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan gratifikasi pada penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur mandiri di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto.
Penetapan status tersangka ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Langkah tegas ini diambil usai menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) serta pemeriksaan intensif sejak Kamis (20/8).
Daftar Tersangka dan Modus Pemerasan
Dari enam tersangka yang terseret, tiga di antaranya merupakan pejabat teras universitas dan tiga lainnya dari pihak swasta.
Berikut rincian tersangka yang diumumkan KPK:
- Akhmad Sodiq – Rektor Unsoed
- Norman Arie Prayoga – Wakil Rektor III Unsoed
- Eko Sumanto – Kepala Bagian Akademik Unsoed
- Dian Mulia Wardhana – Pihak Swasta
- Adhi Wiharto – Pihak Swasta
- Mulyono – Pihak Swasta
KPK mengungkapkan bahwa modus operandi dilakukan memanfaatkan skema seleksi jalur mandiri. Dalam skema ini, calon mahasiswa diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Sebagai ilustrasi di Fakultas Kedokteran, rentang UKT berada di kisaran Rp7,1 juta hingga Rp17 juta, sementara IPI dipatok antara Rp100 juta hingga Rp260 juta.
Namun, tim penyidik menemukan praktik pungutan liar di luar ketentuan resmi yang sangat memberatkan para calon mahasiswa baru. Terjadi penyalahgunaan relasi kuasa untuk mematok tarif khusus demi keuntungan pribadi.
Barang Bukti Tunai dan Ancaman Pasal
Dalam OTT yang berlangsung serentak di Purwokerto dan Jakarta, KPK mulanya mengamankan 14 orang. Tim penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp665 juta serta saldo rekening bank sebesar Rp99 juta.
Para tersangka kini ditahan untuk 20 hari pertama terhitung mulai 21 Agustus hingga 9 September 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Atas perbuatannya, keenam tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 20 huruf (c) KUHP. KPK menegaskan bahwa tindakan ini mencederai integritas institusi pendidikan dan merusak nilai-nilai keadilan publik.
Artikel Terkait
KPK Naikkan Kasus OTT Kabupaten Bogor ke Tahap Penyidikan, Amankan Barang Bukti Rp1,5 Miliar
Skandal Suap Mahasiswa Baru Unsoed: KPK Bongkar Pola Layering Ratusan Juta Rupiah
Skandal Seleksi Masuk Unsoed: Rektor hingga Pejabat Kampus Resmi Jadi Tersangka KPK
Kasus Gratifikasi Mahasiswa Baru Unsoed, KPK Ungkap Rektor Beli Tiga Bidang Tanah Lewat Keponakan
Kasus Suap Masuk FK Unsoed Terbongkar, KPK Duga Warek Peras Ortu Camaba Rp650 Juta dan Ganti Rugi Pakai Proyek Kampus