DPRD Sulbar Ungkap 30,25 Persen Desa Masih Terisolasi "Blank Spot"

INVESTASIPOST — Aksesibilitas infrastruktur digital di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) masih menghadapi kendala serius. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, membeberkan bahwa sebanyak 30,25 persen desa di wilayahnya masih tergolong area blank spot atau mengalami sinyal lemah, sementara 38,67 persen fasilitas pelayanan publik belum memiliki akses koneksi internet.

​Pernyataan tegas tersebut disampaikan Suraidah dalam agenda Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) di Kabupaten Pasangkayu.

​"Data ini membuktikan persoalan konektivitas erat kaitannya dengan kemampuan negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang merata hingga ke pelosok daerah. Oleh karena itu, persoalan jaringan tidak boleh lagi dipandang sebatas masalah ketersediaan sinyal, melainkan isu keadilan pembangunan," tegas Suraidah.

Baca Juga: Terungkap! BNPB Beberkan 3 Hambatan Utama Pemadaman Karhutla di Indonesia

​Akselerasi Gandeng BAKTI Komdigi dan Dorongan Literasi Digital

​Guna menuntaskan ketimpangan digital tersebut, Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulbar terus mendorong intervensi kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya melalui kemitraan strategis bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

​Di sisi lain, perluasan akses internet dinilai harus berjalan selaras dengan peningkatan kapabilitas literasi masyarakat untuk menangkal erosi informasi seperti maraknya hoaks.

​Suraidah mendorong Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) agar dapat mengambil peran sebagai motor penggerak literasi digital yang menghubungkan integrasi antara pemerintah desa, warga, hingga penggiat UMKM.

​Pemberdayaan KIM di Akar Rumput Pasangkayu

​Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Kabupaten Pasangkayu, Zulfikar, menyambut positif pelaksanaan program Senter KIM di wilayahnya sebagai fondasi pembekalan adaptasi teknologi di tingkat akar rumput.

​Guna memaksimalkan peran edukatif tersebut, Zulfikar menekankan pentingnya pelatihan pembuatan konten kreatif bagi anggota komunitas agar sosialisasi program pemerintah dan informasi publik dapat tersampaikan secara inklusif, menarik, dan tepat sasaran.