INVESTASIPOS — Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran menghibahkan lahan seluas 30 hektar di Desa Cikalong untuk pembangunan kampus utama Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung menuai respons dari legislatif.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pangandaran, Dede Supratman, mengkritik sikap pemda yang dinilai kurang berkoordinasi dengan legislatif terkait wacana pelepasan aset daerah tersebut.
Dede menegaskan bahwa Pemkab Pangandaran seharusnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPRD sebelum membuat kebijakan strategis dan melontarkan janji publik mengenai alokasi barang milik daerah.
Baca Juga: DPR RI Tergetkan Pengesahan RUU Peramapasan Aset Paling Lambat 15 Desember 2026
"Sebelum mengambil kebijakan strategis, sebaiknya pemerintah daerah berkonsultasi dulu dengan DPRD," kata Dede Supratman saat memberikan keterangannya, Kamis, 27 Agustus 2026.
Dede menggarisbawahi pentingnya keterlibatan legislatif sebagai perwakilan masyarakat. Menurutnya, komitmen atau ucapan seorang kepala daerah di ruang publik membawa konsekuensi moral dan politik yang besar. Jika janji hibah lahan disampaikan tanpa pengkajian bersama DPRD, berpotensi menciptakan preseden buruk apabila di kemudian hari legislatif menolak pengalihan aset tersebut.
"Jangan sampai apa yang sudah dijanjikan nantinya ditolak oleh DPRD. Ucapan seorang bupati di ruang publik kalau tidak terealisasi akan bikin malu dan menjadi preseden buruk bagi daerah," tegas Dede.
Dorong Realisasi Janji Lahan yang Sudah Ada
Selain menekankan pentingnya komunikasi kelembagaan, Fraksi Gerindra mendesak Pemkab Pangandaran untuk fokus menuntaskan komitmen hibah lahan yang sebelumnya sudah berjalan. Dede menyoroti alokasi lahan untuk kampus IAIN serta rencana hibah Universitas Langlang Buana di wilayah Sukahurip yang hingga kini dinilai belum tuntas terealisasi secara maksimal.
"Selesaikan dan dorong dulu lahan yang sudah ada, seperti untuk IAIN atau Langlang Buana yang di Sukahurip. Kapan realisasinya? Itu yang harus dituntaskan terlebih dahulu," ujarnya.
Minta Kajian Matang Minat dan Efektivitas Kampus Baru
Terkait wacana penambahan kampus perguruan tinggi baru yang membutuhkan hibah lahan daerah, Dede mengingatkan agar pemda tidak asal-asalan dalam memberikan aset milik daerah. Pemerintah daerah diminta mengkaji secara terukur tingkat minat calon mahasiswa serta relevansi kampus tersebut bagi masyarakat Pangandaran.
Ia membandingkan keberadaan perguruan tinggi besar seperti Universitas Padjadjaran (Unpad) maupun IAIN yang memang memiliki daya tarik dan peminat tinggi, dengan kampus-kampus baru yang belum teruji efektivitasnya di daerah.
"Kaji dulu apakah kampus tersebut banyak peminatnya atau tidak. Kampus seperti Unpad atau IAIN kan peminatnya banyak. Jangan asal-asalan memberikan hibah lahan kalau belum ada kajian matang yang disaring bersama DPRD," tutur Dede.
Artikel Terkait
Bupati Citra Pitriyami Melantik 112 Pejabat Pemkab Pangandaran
Polda Metro Jaya Selesai Periksa Donasi, Bank Mandiri Buka Blokir Rekening Koordinator AMPB
Balita di Pangandaran Jatuh dari Bus, Dikira Sampah oleh Saksi
Puan Maharani Buka Suara Soal Aksi Demo RUU Perampasan Aset di DPR Hari Ini
Soal Hibah Lahan 30 Hektar Kampus ISBI, Jeje Wiradinata Minta Pemkab Pangandaran Kaji Ulang